Tampilkan postingan dengan label kehutanan masyarakat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kehutanan masyarakat. Tampilkan semua postingan

Jumat, 17 Mei 2013

PERAN SERTA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DALAM PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT*


Oleh:
Rama Septiawan/E14100028**
*Tugas Makalah Mata Kuliah Pengusahaan Hutan Tahun 2013
**Mahasiswa Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan
Institut Pertanian Bogor angkatan 47

Indonesia merupakan Negara dengan dengan sumberdaya alam yang luar biasa banyaknya. Sumber daya alam Indonesia berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak dengan pembagian lahan terdiri dari tanah pertanian sebesar 10%, perkebunan sebesar 7%, padang rumput sebesar 7%, hutan dan daerah berhutan sebesar 62%, dan lainnya sebesar 14% dengan lahan irigasi seluas 45.970 km.
Sumberdaya yang luar biasa ini tidak seimbang dengan jumlah penduduk di Indonesia yang populasinya sebesar 237 juta jiwa pada tahun 2010. Dengan jumlah penduduk sebesar ini Indonesia termasuk negara berpenduduk terbesar keempat di dunia.
Jumlah angkatan Kerja di Indonesia yang mencapai 110 juta jiwa, 7 juta di antaranya meerupakan pengangguran terbuka (Badan Pusat Statistik, 2012). Masih banyak penduduk Indonesia yang berada dalam angkatan kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Ketidakseimbangan ini membuat masyarakat yang berada dalam angkatan kerja pengangguran terbuka ini untuk memutar otak mencari cara agar mendapatkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kelas menengah kebawah.
            Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan salah satu program pemerintah dimana Penduduk Indonesia diberikan kesempatan untuk bekerja di luar negeri seluas-luasnya. Sebanyak hampir 4juta penduduk Indonesia telah ditempatkan di luar negeri sejak tahun 2006 (dikutip dari www.bnp2tki.go.id). Tidak dapat dipungkiri jasa yang diberikan oleh tenaga kerja di Indonesia saat ini sangatlah besar. Jasa tersebut tidak saja bersifat langsung seperti kepada keluarga yang mendapatkan kiriman uang dari mereka, tetapi juga akibat tidak langsungnya berupa bangkitnya ekonomi pedesaan dan daerah karena transaksi yang cukup intensif dari uang yang dikirim TKI. Karena itu, tidak heran bla disuatu wilayah yang jumlah TKI-nya cukup banyak, maka wilayah tersebut akan tampak rumah-rumah yang bagus dan permanen, ramainya pasar karena banyak pembeli dan tumbuhnya produsen keperluan rumah tangga skala kecil dan menengah.
            Permasalahan yang sering terjadi ketika TKI yang bekerja diluar negeri mengrimkan uang ke kampung halaman adalah uang tersebut sering dirasakan terlalu cepat habis karena daya konsumsi yang meningkat. Berdasarkan keadaan ini masyarakat mulai berpikir bagaimana mengembangkan uang hasil kerja keras mereka diluar negeri. Sebagian besar masyarakat ini menanamkan modalnya ke dalam sektor pertanian dan peternakan seperti berkebun tanaman holtikultura dan berternak sapi.
Sektor kehutanan sampai saat ini belum menjadi sektor yang menarik bagi masyarakat untuk menanamkan modalnya. Padahal penghasilan TKI yang bekerja diluar negeri ini merupakan sumber modal yang lumayan besar jumlahnya untuk dikembangkan dalam sector hutan rakyat. Permasalahan terbesar yang masih dihadapai dalam pengembangan htan rakyat sampai saat ini adalah bagaimana memberikan modal kepada masyarakat untuk membangun hutan rakyat. Pengembangan skema pembangunan hutan rakyat dari penghasilan TKI ini merupakan skema yang dirasa patut untuk dikembangkan lebih lanjut demi menjsejahterakan masyarakat.
Pembangunan hutan rakyat merupakan suatu investasi masa depan bagi masyarakat yang mau menanamkan modalnya dalam bidang ini. Selain manfaat ekonomi terdapat manfaat lainnya yang dapat diperoleh dengan dibangunnya hutan rakyat ini seperti adanya iklim mikro yang dapat dirasakan langsung pengaruhnya oleh masyarakat yang membangun hutan rakyat.
Hambatan yang mungkin ditemukan dalam pengembangan skema ini adalah masalah kepemilikan lahan oleh masyarakat dan pengetahuan tentang pengelolaan hutan rakyat yang masih rendah di kalangan masyarakat. Permasalahan ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, para akademisi, dan siapapun yang ingin mengembangkan hutan rakyat sebagai suatu sumber penghasilan yang mensejahterakan masyarakat di pedesaan.

Jumat, 01 Maret 2013

ayat 4 Pasal 9 UU No 5 Tahun 1960 (UUPA) yang terlupakan


Gambar diatas merupakan potongan dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria. pasal 19 ini menjelaskan tentang pemberian kepastian hukum atas hak-hak atas tanah, baik hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak-pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut-hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut (Pasal 16 ayat (1) UU No 5 Tahun 1960). sepertinya apa yang amanatkan oleh ayat 4 pasal 19 ini sudah dilupakan oleh pemerintah, atau jangan-jangan Pemerintah saat ini memang tidak tahu bahwa ada kalimat ini dalam UUPA. jika kita ambil sudut pandang yang berpikir positif, mungkin saja ada hal-hal lainnya yang membuat apa yang di amanatkan oleh ayat 4 pasal 19 ini tidak dilaksanakan pada saat ini. Namun Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mempermudah urusan masyarakat mau tidak mau harus menjalankan apa yang diamanatkan oleh UU ini.

Kamis, 28 Februari 2013

Hak yang ter-semukan oleh Pemerintah


Bagi orang ekonomi, tabel diatas bukan merupakan suatu hal yang asing.
Private good merupakan barang yang mempunyai sifat rivalry dan exclusive, sifat rival artinya suatu barang tidak dapat dinikmati secara bersama dalam waktu yang sama tanpa saling meniadakan manfaat. sifat eklusif artinya unutk mengkonsumsi barang tersebut diperlukan syarat. syarat tersebut misalkan saja untuk menikmati manfaat suatu barang maka seseorang tersebut harus membayar terlebih dahulu sebagai syarat untuk menikmati manfaat barang tersebut. Sifat non rival artinya barang yang dapat dikonsumsi bersama dalam waktu yang sama tanpa saling meniadakan manfaat. sifat non ekslusif artinya seseorang tidak memerlukan syarat untuk menikmati barang publik.

Pemerintah sebagai otoritas tertinggi dalam usaha pemanfaatan sumberdaya alam di Indonesia sebagai diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". jika dilihat dari sifat barangnya maka cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tersebut termasuk dalam barang yang non-excludable. Sehingga barang tersebut bisa tergolong ke dalam Common goods ataupun Public goods.

Dilihat dari kebijakan pemerintah terhadap kehutanan saat ini, terjadi suatu overtaking kekuasaan dimana pemerintah tidak lagi bermain di ranah non-excludable property tapi juga masuk kepada ranah excludable property. bahkan saat ini pemerintah mulai bermain kepada barang yang mempunyai sifat private good.

Perhatikan cerita berikut "Suatu hari, Seorang petani yang mempunyai sebatang kayu Suren ditengah kebun kopi miliknya sendiri, harus menebang pohon tersebut untuk membantu bahan kayu untuk anaknya yang sedang membuat rumah. namun karena rumah yang sedang dibangun oleh anaknya itu berada diluar kota maka petani tersebut harus mengurus surat ke kepala desa, tak cukup hanya ke kepala desa petani tersebut juga harus mengurus surat keterangan ke Dinas Kehutanan setempat agar kayu yang ia tebang tersebut benar-benar diakui oleh dan diverifikasi sebagai kayu miliknya yang ditebang dari kebunnya sendiri"

dari cerita tersebut diatas, bayangkan saja seorang petani yang menanam Suren di lahan miliknya sendiri harus susah payah untuk dapat membawa kayu tersebut ke tempat anaknya yang sedang membangun rumah. Coba kita ganti kayu tersebut sebagai kopi yang ditanam petani itu di lahan nya sendiri, apakah petani tersebut harus mengurus surat kesana kemari untuk dapat membawa kayu tersebut ke luar kota? TIDAK.

begitupun dengan hutan rakyat yang saat ini sedang gencar-gencarnya dikembangkan oleh pemerintah. Pemerintah sebenarnya tidak mempunyai hak untuk mengatur hutan rakyat yang nota bene bahwa kayu yang ditanam tersebut merupakan milik rakyat, di lahan milik rakyat sendiri. otomatis bahwa kayu tersebut merupakan barang private dari rakyat.

Lalu kenapa Pemerintah melakukan langkah Overtaking ini?

Kamis, 14 Juni 2012

Tragedy of the Commons


The concept of the Tragedy of the Commons is extremely important for understanding the degradation of our environment. The concept was clearly expressed for the first time by Garrett Hardin in his now famous article in Science in 1968, which is "widely accepted as a fundamental contribution to ecology, population theory, economics and political science." Hardin: University of California Santa Barbara.
garrett hardin in 1963
Garrett Hardin, the author of Tragedy of the Commons, in 1963.
From The Garrett Hardin Society.
The Basic Idea
If a resource is held in common for use by all, then ultimately that resource will be destroyed. "Freedom in a common brings ruin to all." To avoid the ultimate destruction, we must change our human values and ideas of morality.
  1. "Held in common" means the resource is owned by no one, or owned by a group, all of whom have access to the resource.

  2. "Ultimately" means after many years, maybe centuries. The time interval is closely tied to population increase of those who have access to the resource. The greater the number of people using a resource, the faster it is destroyed. Thus the Tragedy of the Commons is directly tied to over population.

  3. The resource must be available for use. Iron in earth's core is held in common, but it is inaccessible, and it will not be destroyed.

  4. Resources held by individuals, even if the individual destroys the resource, is not an example of the Tragedy of the Commons.

  5. Hardin used the word "tragedy" as the philosopher Whitehead used it:

    "The essence of dramatic tragedy is not unhappiness. It resides in the solemnity of the remorseless working of things." He [Whitehead] then goes on to say, "This inevitableness of destiny can only be illustrated in terms of human life by incidents which in fact involve unhappiness. For it is only by them that the futility of escape can be made evident in the drama."
    Hardin (1968)

    Once the stage is set in a dramatic tragedy, there is no escape from the unhappy ending.

  6. Note that the tragedy does not need to follow from greed. In the example below, we all breath the air. This degrades the common resource: air. But we breath not because we are greedy, but because we want to live. Any sustained increase of population in a finite biosystem ends in tragedy.

    In brief, tragedy is logically dependent only on the assumption that there is steady growth in the use of land or resources within any finite ecosystem; it is not logically dependent on the conventions of any specific political and economic system.

    From A General Statement of Hardin's Tragedy of the Commons by Herschel Elliott.

  7. We can avoid tragedy only by altering our values, by changing the way we live. There is no technical solution.

    The general statement of the tragedy of the commons demonstrates that an a priori ethics constructed on human-centered, moral principles and a definition of equal justice cannot prevent and indeed always supports growth in population and consumption. Such growth, though not inevitable, is a constant threat. If continual growth should ever occur, it eventually causes the breakdown of the ecosystems which support civilization. ... Specifically, Hardin's thought experiment with an imaginary commons demonstrates the futility -- the absurdity -- of much traditional ethical thinking.
    From A General Statement of Hardin's Tragedy of the Commons by Herschel Elliott.

    We will not delve further into the ethical implications. They are profound and far reaching.
Garrett rephrased his idea in 1985:
As a result of discussions carried out during the past decade I now suggest a better wording of the central idea:
Under conditions of overpopulation, freedom in an unmanaged commons brings ruin to all.

From Hardin (1985) An Ecolate View of the Human Predicament.
Examples of Common Resources
  1. Air. No one owns the air, it is available for all to use, and its unlimited use leads to air pollution.
  2. Water. Water in the seas, estuaries, and the ocean is a common resource. But, water in lakes and rivers is often owned by cities, farmers, or others, especially in the western US.
  3. Fish of the sea.
    Hardin writes that In 1625, the Dutch scholar Hugo Grotius said, "The extent of the ocean is in fact so great that it suffices for any possible use on the part of all peoples for drawing water, for fishing, for sailing." Now the once unlimited resources of marine fishes have become scarce and nations are coming to limit the freedom of their fishers in the commons. From here onward, complete freedom leads to tragedy.
Some History
The concept that air, water, and fish are held in common for use by all was first codified into law by the Romans. In 535 AD, under the direction of Tribonian, the Corpus Iurus Civilis [Body of Civil Law] was issued in three parts, in Latin, at the order of the Emperor Justinian: the Codex Justinianus, the Digest, or Pandects, and the Institutes. The Codex Justinianus (issued in 529 AD) compiled all of the extant (in Justinian's time) imperial constitutions from the time of Hadrian. It used both the Codex Theodosianus and private collections such as the Codex Gregorianus and Codex Hermogenianus. From: The "Codex Justinianus" Medieval Sourcebook: The Institutes, 535 CE. Here is the pertinent text:
Codex Justinianus (529) (Justinian Code), Book II, Part III. The Division of Things:
1. By the law of nature these things are common to mankind---the air, running water, the sea, and consequently the shores of the sea. No one, therefore, is forbidden to approach the seashore, provided that he respects habitationes, monuments, and buildings which are not, like the sea, subject only to the law of nations.
2. All rivers and ports are public; hence the right of fishing in a port, or in rivers, is common to all men.
3. The seashore extends as far as the greatest winter flood runs up. ...
5. The public use of the seashore, too, is part of the law of nations, as is that of the sea itself; and, therefore, any person is at liberty to place on it a cottage, to which he may retreat, or to dry his nets there, and haul them from the sea; for the shores may be said to be the property of no man, but are subject to the same law as the sea itself, and the sand or ground beneath it. ...
12. Wild beasts, birds, fish and all animals, which live either in the sea, the air, or the earth, so soon as they are taken by anyone, immediately become by the law of nations the property of the captor; for natural reason gives to the first occupant that which had no previous owner. And it is immaterial whether a man takes wild beasts or birds upon his own ground, or on that of another. Of course any one who enters the ground of another for the sake of hunting or fowling, may be prohibited by the proprietor, if he perceives his intention of entering.
From: The "Codex Justinianus" Medieval Sourcebook: The Institutes, 535 CE.
A General Statement of the Tragedy of the Commons
The philosopher Herschel Elliott states that there are four general premises that entail the tragedy of the commons:
  1. The Earth is finite: it has a limited stock of renewable fuels, minerals, and biological resources, a limited throughput of energy from the sun, and a finite sink for processing wastes.

  2. Although human activity very often does occur on privately owned lands which are not a commons, that and all other human activities take place in some larger natural commons. And that larger commons is a limited biosystem which is in a dynamic, competitive, and constantly evolving equilibrium. The equilibrium of an ecosystem can usually accommodate any activity on the part of its members as long as that activity is limited in amount and/or is practiced only by a small population. But continuous growth in the numbers of any organism or in its exploitation of land and resources will eventually exceed the capacity of the ecosystem to sustain that organism.

  3. Now for the first time on global scale human beings are exceeding the land and resource use which the Earth's biosystem can sustain.

  4. Certainly it is true, as Hardin noted, that individuals who seek to maximize their material consumption contribute to the ever increasing exploitation of the world's commons. But it is also true that all who follow the rarely questioned principles of humanitarian ethics -- to save all human lives, to relieve all human misery, to prevent and cure disease, to foster universal human rights, and to assure equal justice and equal opportunity for everyone -- do so also.
Some Consequences
The large and rapid increase in population since the beginning of the anthropocene has altered the global commons. Will our atmosphere, rivers, lands, and ocean ultimately be destroyed because they are held in common for use by all? Will we place ever stronger restrictions on their use? Or will we limit the population of the world?
Its message is, I think, still true today. Individualism is cherished because it produces freedom, but the gift is conditional: The more the population exceeds the carrying capacity of the environment, the more freedoms must be given up. As cities grow, the freedom to park is restricted by the number of parking meters or fee-charging garages. Traffic is rigidly controlled. On the global scale, nations are abandoning not only the freedom of the seas, but the freedom of the atmosphere, which acts as a common sink for aerial garbage. Yet to come are many other restrictions as the world's population continues to grow.
– Hardin (1998): Extensions of "The Tragedy of the Commons."
Jared Diamond in his book Collapse describes in detail the collapse of civilizations that failed to solve the problem of the Tragedy of the Commons. He writes of Pitcairn and Henderson Islands in the Pacific (page 120):
Many centuries ago, immigrants came to a fertile land blessed with apparently inexhaustible resources. While the land lacked a few raw materials useful for industry, those materials were readily obtained by overseas trade with poorer lands that happened to have deposits of them. For a time, all the lands prospered, and their populations multiplied.
But the population of that rich land eventually multiplied beyond the numbers that even its abundant resources could support. As its forests were felled and its soils eroded, its agricultural productivity was no longer sufficient to generate export surpluses, build ships, or even to nourish its own population. With that decline of trade, shortages of the imported raw materials developed. Civil war spread, as established political institutions were overthrown by a kaleidoscopically changing succession of local military leaders. The starving populace of the rich land survived by turning to cannibalism. Their former overseas trade partners met an even worse fate: deprived of the imports on which they had depended, they in turn ravaged their own environment until no one was left alive.
Solutions
Tragedy is not inevitable. Jared Diamond described how some societies avoided tragedy, at least locally. The people of Tikopia, Japan, and the New Guinea highlands saved their forests and the agrarian economy which depended on forests. All limited their population to what could be sustained by their economy.
There Is No Technical Solution
Hardin points out that the Tragedy of the Commons is an example of the class of problems with no technical solution, where:
A technical solution may be defined as one that requires a change only in the techniques of the natural sciences, demanding little or nothing in the way of change in human values or ideas of morality.
Hardin (1968).
We Must Change Our Values: Mutual Coercion
Therefore, any solution requires that we, as a society, change our values of morality. For example, we may decide that unlimited use of air is no longer morally acceptable. Hardin states one solution is "Mutual Coercion Mutually Agreed Upon." We, as a society, agree that some actions are not allowed (the mutual agreement), and that violations of the agreement leads to fines or prison terms (the Coercion). Thus, we have some restrictions on what can be put into the air. The US Environmental Protection Agency regulates the amount of pollutants that can be released into the air. Failure to comply with the regulations leads to fines or prison sentences.
Hawaiian Islanders protected their environment and fisheries for a thousand years by a unique system of local ownership extending from the sea to the headwaters of streams feeding into the sea. Violations of the rules (taboos) could lead to the death penalty. This was "mutual coercion mutually agreed upon" in the extreme.
death penalty in ancient hawaii
Hawai'ian islanders punishing a guilty person. Lithograph by Langlame: Maniere de punir de mort un coupable aux iles Sandwich. Published in the book by Jacques Etienne Victor Arago, Promenade autour du monde (pendant les annees de 1817, 1818, 1819 et 1820, sur les corvettes du Roi l'Uranie et la Physicienne, commandees par M. Freycinet.
From Grosvenor Prints Hampton, UK.
More General Solutions
In addition, morals or ethics can lead to changes in use of the resource. How can this be done? Ostrom et al (1999) provide a possible answer.
"Solving [commons] problems involves two distinct elements:
  1. Restricting access, and
  2. Creating incentives (usually by assigning individual rights to, or shares of, the resource) for users to invest in the resource instead of overexploiting it.
Both changes are needed. For example, access to the north Pacific halibut fishery was not restricted before the recent introduction of individual transferable quotas and catch limits protected the resource for decades. But the enormous competition to catch a large share of the resource before others did resulted in economic waste, danger to the fishers, and reduced quality of fish to consumers. Limiting access alone can fail if the resource users compete for shares, and the resource can become depleted unless incentives or regulations prevent overexploitation."
From Ostrom et al (1999), "Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges."
Restricting access ultimately involves limiting population, especially when the common being accesses is a global system.
References

Diamond, J. (2005). Collapse: How Societies Choose to fail or Succeed, Viking.
Hardin, Garret. (1969) "The Tragedy of the Commons." Science. 162: 1243-8.
Hardin, G. (1998). "ESSAYS ON SCIENCE AND SOCIETY: Extensions of "The Tragedy of the Commons." Science 280 (5364): 682-683.
Ostrom, E., J. Burger, et al. (1999). Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges. Science 284 (5412): 278-282

Kamis, 12 April 2012

Kehutanan Masyarakat by Komunitas Konservasi Indonesia -WARSI

Teman-teman saya punya sedikit Info dari teman-teman WARSI
(Komunitas Konservasi Indonesia)



Berikut ini adalah artikel oleh warsi yang dikirimkan kepada saya ketika saya menanyakan tentang hutan masyarakat, karena kebetulan saya juga punya kegiatan yang sama di PC Sylva Indonesia Institut Pertanian Bogor

Untuk mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya hutan, sejak Oktober 2000 lalu, WARSI telah mendorong sebuah pendekatan baru menuju pengelolaan yang adil, demokratis serta berkelanjutan melalui konsep pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat melalui program community base forest management atau CBFM. Tujuannya untuk mewujudkan pengelolaan dan keberlanjutan sumber daya alam seperti sumber daya hutan, dengan menempatkan posisi masyarakat sebagai bagian terpenting dari sumber daya itu sendiri. Dimana masyarakat mendapatkan kepercayaan dan kesempatan untuk ikut mengelola hutan rakyat sesuai dengan nilai dan konsep yang mereka miliki.

CBFM telah dikembangkan di lima kabupaten di empat propinsi. Diantaranya di Sumatra Barat di Kabupaten Agam, desa Koto Malintang, Di Bengkulu di Kabupaten Rejang Lebong desa Ladang Palembang, di Sumatra Selatan di Kabupaten Muara Enim Kecamatan Gunung Megang desa Eks Marga Benakat.Khusus di propinsi Jambi, terdapat di dua desa di dua kabupaten yakni desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo dan di desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin.
Pengelolaan Hutan Dengan Konsep CBFM. Community Base Forest Management atau sistem hutan kerakyatan merupakan sistem pengelolaan sumber daya alam hutan yang dikembangkan oleh masyarakat dilingkungannya bagi kesejahteraannya. Dimana hutan bukan sekedar tegakan pohon melainkan suatu sistem pengelolaan kawasan wilayah hukum adat yang elemennya terdiri atas hutan alam, hutan sekunder, sungai, danau, ladang, kebun, pemukiman, tanah keramata dan komunitas serta sistem ekologinya. Sistem ini memberikan syarat bagi berlangsungnya kehidupan. Misalnya sebagai penyedia air, menjaga kesuburan tanah, penyedia bahan makanan, papan, sandang, obat-obatan dan religi. 

Kegiatan fasilitasi oleh fasilitataor WARSI di lapangan dilakukan melalui penggalian aspirasi, pendokumentasian dan mensosialisasikannya dalam setiap pertemuan di desa, baik secara formal maupun informal. Mulai dari level dusun hingga ke tingkat Bupati. Sebagai contoh, di Propinsi Jambi yakni di desa Batu Kerbau, kegiatan fasilitasi telah mengasilkan “Piagam Kesepakatan Masyarakat Adat Desa Batu Kerbau” untuk pengelolaan sumber daya alam. 

Dilanjutkan dengan dikeluarkan Permenhut No 49/Menhut-II/2008 tentang hutan desa.  Hutan desa merupakan kawasan hutan negara yang dikelola lembaga desa yang ditujukan untuk kemakmuran masyarakat desa. Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Warsi melihat peluang ini sangat dinantikan dengan mengusung hutan desa pertama di Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Batin III Ulu, Kabupaten Bungo seluas 2.356 ha. Melalui Surat Nomor:522/B312/Hutbun, Bupati  Bungo mengusulkan kawasan tersebut untuk ditetapkan sebagai pencadangan areal kerja hutan desa untuk Lubuk Beringin. Dan langkah ini dilanjutkan dengan pengusulan hutan desa di 23 desa di Provinsi Jambi yang meliputi Dusun Senamat Ulu, Laman Panjang dan Buat di Kabupaten Bungo,dan 17 desa di empat Kecamatan, Kabupaten Merangin, serta Desa Olak Besar, Desa Jelutih dan Desa Hajran di Batanghari. Total wilayah meliputi 48.326,69 ha.

Tidak hanya di Jambi warsi juga menginisiasi pegusulan dua hutan nagari di Sumatera Barat sejak tahun 2010, yaitu Kenagarian Simanau, Kecamatan Tigo Lurah, Kabuapaten Solok dan Jorong Simancuang, Kenagarian Alam Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. Semua hutan desa dan hutan nagari ini telah mendapakan SK penetapan dari menteri dan untuk dapat mengelola hutan desa tersebut maka harus dibentuk kelompok pengelola hutan desa yang akan membuat Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD). RKHD ini akan disetujui lagi oleh Gubernur.
Dengan adanya RKHD ini masyarakat akan mengelola dan memanfaatkan hutan desa yang sudah di SK kan oleh Menteri Kehutanan tersebut. Kelompok pengelola hutan desa juga akan menyusun rencana kerja tahunan.